Ada peningkatan besar dalam upaya-upaya untuk mendanai perang AS di Irak maupun Afghanistan, dan seiring peningkatan tersebut, jumlah kontraktor militer yang dioperasikan juga tumbuh subur, meski reputasi para kontraktor tersebut justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Anggota Kongres Jan Schakowsky mengatakan kepada kantor berita Russian Today bahwa setidaknya jumlah kontraktor yang ditempatkan di Irak dan Afghanistan sama banyaknya dengan jumlah pasukan militer. “Jadi ketika Presiden Obama meminta penambahan 30.000 orang pasukan di Afghanistan, sebenarnya kita juga membicarakan mengenai kontraktor keamanan, setidaknya dalam jumlah yang setara. Hal itu membuat misi menjadi lebih besar. Kami bahkan tidak menghitung mereka ketika terbunuh,” kata Schakowsky.

Jan Schakowsky juga menambahkan bahwa para kontraktor swasta di Irak bisa terbebas dari kejahatan pembunuhan. “Kita sudah melihat pasukan keamanan swasta – atau tentara bayaran – ini sebenarnya berada dalam situasi yang telah membahayakan misi AS, membahayakan pasukan AS dan menghabisi warga sipil,” katanya. “Sejauh ini, kasus-kasus tersebut selalu digugurkan. Untungnya, Departemen Kehakiman telah memutuskan untuk melakukan banding dalam kasus-kasus tersebut dan terus melangkah maju, namun mereka tengah berada dalam situasi sulit.”

Jan Schakowsky yakin bahwa keadan menjadi mengkhawatirkan karena perusahaan kontraktor seperti Blackwater – yang kini telah mengganti namanya menjadi Xe Services – bahkan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melancarkan perang jika dibandingkan dengan pasukan Amerika Serikat sekalipun. “Percaya atau tidak, Blackwater mempergunakan helikopter-helikopter jenis tertentu yang bahkan tidak dimiliki oleh pemerintah AS. Perusahaan-perusahaan (swasta) ini bahkan memiliki kemampuan yang juga tidak dimiliki oleh pemerintah AS. Saya rasa, hal ini menjadi sebuah tren yang amat berbahaya,” pungkasnya.

Berbagai skandal yang melibatkan Blackwater terus bermunculan hampir setiap hari, oleh karena itu Jane Schakowsky dari Komite Intelijen Dewan AS beberapa waktu yang lalu menyiapkan undang-undang yang bertujuan untuk mengakhiri hubungan pemerintah AS dengan Blackwater dan perusahaan kontraktor keamanan bersenjata lainnya. “Pada tahun 2009, pemerintah AS mempekerjakan lebih dari 20.000 orang personel kontraktor keamanan di Irak dan Afghanistan, dan ada indikasi bahwa angka tersebut akan terus mengalami peningkatan dalam tahun 2010,” tulis Schakowsky dalam sebuah surat “Dear Colleage” yang bertujuan untuk meminta dukungan terhadap undang-undang Stop Outsourcing Security (SOS).

“Para pria dan wanita ini bukanlah bagian dari militer atau pemerintahan AS. Mereka tidak mengenakan seragam AS. Tindak tanduk mereka, dalam sejumlah kesempatan, telah merusak kredibilitas dan keamanan militer kita, serta merusak hubungan kita dengan pemerintah negara lain.” Schakowsky pertama kali mengajukan rancangan undang-undang tersebut pada tahun 2007 lalu, namun ia hanya mampu mendapatkan dukungan dari dua orang sponsor dalam Senat, yaitu Vermont Bernie Sanders dan Hillary Cliton. Ironisnya, Clinton – yang kini menduduki jabatan Menteri Luar Negeri AS – merupakan pejabat yang paling bertanggung jawab atas sebagian besar kontrak yang diberikan kepada Blackwater.

“Undang-undang ini akan melarang penggunaan kontraktor swasta dalam bidang militer, keamanan, penegakan hukum, intelijen, dan fungsi-fungsi pengamanan militer, kecuali jika presiden memberikan alasan yang kuat kepada Kongres mengapa fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dijalankan oleh militer.” “Undang-undang itu juga akan meningkatkan transparansi terhadap kontrak keamanan yang masih berlaku dengan cara meningkatkan perlengkapan yang dilaporkan dan memberikan akses kepada Kongres AS mengenai detail kontrak dalam jumlah besar.”

Beberapa waktu lalu, Irak mengkritik keputusan seorang hakim AS yang  menggugurkan tuntutan hukum terhadap para pengawal dari perusahaan keamanan AS, Blackwater, yang kini telah mengganti nama menjadi Xe Services, mengenai pembantaian terhadap 17 orang warga Irak pada tahun 2007 lalu. Juru bicara pemerintahan Irak, Ali al-Dabbagh, mengatakan bahwa dalam sebuah proses investigasi Irak, ditemukan bahwa para pengawal tersebut telah melakukan sebuah kejahatan serius, dan pemerintah Irak berupaya untuk memproses mereka, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sumber : www.suaramedia.com